Jakarta, 6 Mei 2025 — Pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu untuk menangani aksi premanisme dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meresahkan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang pengaduan bagi warga yang ingin melaporkan tindakan mencurigakan atau meresahkan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu ragu untuk melapor jika menemukan aksi pemerasan, pungutan liar, intimidasi, atau bentuk-bentuk gangguan lainnya di lingkungan mereka.
“Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungli, atau intimidasi dari oknum maupun kelompok tertentu,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025) malam.
Budi menegaskan bahwa ini adalah langkah serius pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi investasi dan kegiatan ekonomi.
“Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang melanggar hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak ketertiban sosial,” tegasnya.
Satgas ini dibentuk melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar hari ini di Kemenko Polhukam. Rapat dihadiri oleh berbagai instansi, mulai dari TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, hingga kementerian lainnya. Operasi Satgas nantinya juga akan melibatkan pemerintah daerah dan instansi setempat.
Meski begitu, Budi menyebut bahwa pemerintah tetap menghormati kebebasan berserikat dan berkumpul. “Pada prinsipnya pemerintah tidak melarang ormas, asalkan taat pada aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Dengan dibukanya saluran pengaduan ini, masyarakat diharapkan dapat turut aktif menjaga lingkungan agar tetap aman, damai, dan kondusif.
“Pemerintah ingin ruang publik terbebas dari premanisme dan kekerasan. Kami ingin keadilan dan rasa aman dirasakan merata oleh seluruh warga,” tutup Budi.
