Suara Banua Menggema di DPR RI, DPRD Kalsel Serahkan Aspirasi Aliansi Rakyat

Lensa Kalimantan
, 9/05/2025 05:18:00 AM WIB Last Updated 2025-09-04T22:18:13Z
---

 


Jakarta, 4 September 2025 – Menindaklanjuti aksi damai yang digelar Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) pada 2 September lalu, jajaran pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel menyampaikan langsung tujuh tuntutan masyarakat Banua ke Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (04/09/2025).


Rombongan dipimpin Ketua DPRD Kalsel Dr. (HC) H. Supian HK, SH., MH., didampingi Wakil Ketua DPRD, Ketua Bapemperda, Ketua Badan Kehormatan, sejumlah anggota dewan, serta Sekretaris DPRD Kalsel. Mereka diterima oleh Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifkynizami Karsayuda, SH., MH., bersama anggota DPR RI dan DPD RI asal daerah pemilihan (Dapil) Kalsel I dan II, di ruang kerja Komisi II DPR RI.


Dalam pertemuan tersebut, Supian HK menyampaikan tujuh tuntutan berskala nasional dari Aliansi Rakyat Kalsel, yaitu:


1. Efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya.


2. Reformasi Polri, termasuk revisi UU Polri dan komitmen penyelesaian kasus tindakan represif aparat.


3. Pengusutan tuntas kasus meninggalnya Affan Kurniawan.


4. Penyelesaian persoalan pertambangan batubara dan konflik agraria.


5. Evaluasi program strategis beranggaran besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).


6. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer.


7. Pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat.



Selain isu nasional, DPRD Kalsel juga menyoroti aspirasi lokal masyarakat Banua, meliputi penolakan status Hutan Meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, serta perhatian terhadap tenaga honorer, khususnya guru.


Ketua Komisi II DPR RI, Rifkynizami Karsayuda, menyampaikan apresiasi atas aksi damai yang dilakukan masyarakat Kalsel. Ia menegaskan seluruh tuntutan akan ditindaklanjuti oleh anggota DPR RI Dapil Kalsel.


“Silakan dilihat progresnya. Hal-hal yang menjadi kewenangan pimpinan DPR maupun Presiden akan kami teruskan secara resmi. Ini bentuk pertanggungjawaban kami,” tegas Rifky.


Politisi Partai NasDem itu juga menyampaikan permohonan maaf apabila kinerja wakil rakyat asal Kalsel belum memenuhi ekspektasi masyarakat.


“Kami mohon maaf kalau selama ini perkataan, sikap, atau tindakan kami dianggap belum sejalan dengan harapan masyarakat Kalimantan Selatan,” ucapnya.


Usai pertemuan, Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengaku bersyukur telah menunaikan janji untuk menyuarakan aspirasi rakyat Banua.


"Alhamdulillah, hari ini kami diterima langsung Ketua Komisi II DPR RI bersama anggota DPR dan DPD asal Kalsel. Aspirasi yang dititipkan oleh masyarakat dan mahasiswa sudah kami sampaikan seluruhnya,” ujar Supian.


Turut hadir dalam rombongan, Wakil Ketua DPRD Kalsel H. Alpiya Rachman dan H. Kartoyo, Ketua Bapemperda H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, Ketua BK H. Rosehan NB, serta Anggota DPRD Kalsel Mustafa Zakir, Lc., didampingi Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Zaini.(dprdkalsel/WN)

Komentar

Tampilkan

Terkini