BANJARBARU – Komitmen mendorong penegakan hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat ditunjukkan Dewan Pimpinan Daerah Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (DPD ARUN) Kalimantan Selatan. Hal tersebut diwujudkan melalui kehadiran Sekretaris DPD ARUN Kalsel, M. Hafidz Halim, S.H., dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di Komisi III DPR RI, Rabu (10/11/2026).
Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi III DPR RI, Dr. Habiburokhman, S.H., M.H., tersebut, M. Hafidz Halim hadir bersama jajaran pimpinan ARUN dari berbagai provinsi di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, serta masukan organisasi terhadap substansi regulasi yang tengah dibahas.
Partisipasi ARUN dalam RDPU tersebut menjadi bagian dari upaya organisasi untuk memastikan bahwa pembentukan regulasi strategis di bidang hukum tidak hanya berorientasi pada efektivitas pemberantasan tindak pidana, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Ketua DPP ARUN Bidang Hukum dan Advokasi, Yudi Rijali Muslim, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sebelum menyampaikan masukan dalam forum parlemen, ARUN telah melakukan kajian internal dengan melibatkan kalangan akademisi serta menghimpun berbagai aspirasi masyarakat.
Menurutnya, RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting dalam memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, khususnya yang berkaitan dengan hasil tindak pidana. Namun, penerapannya harus disertai mekanisme pengawasan dan batasan kewenangan yang jelas.
"Penegakan hukum harus berjalan tegas, tetapi tidak boleh mengabaikan keadilan. Jangan sampai regulasi yang dibentuk untuk memberantas kejahatan justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power oleh aparat penegak hukum," tegas Yudi.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (due process of law) dalam setiap tahapan perampasan aset, sehingga hak masyarakat tetap terlindungi dan tidak ada pihak yang dirugikan akibat tindakan hukum yang tidak proporsional.
"Semangat pemberantasan tindak pidana harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak asasi manusia. Aset seseorang tidak boleh dirampas hanya berdasarkan dugaan atau penilaian sepihak, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan," tambahnya.
Masukan yang disampaikan ARUN mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPR RI, H. Endang Agustina, S.H., M.H. Ia menilai pandangan dan usulan organisasi tersebut penting untuk menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset.
Endang juga menegaskan bahwa kepemilikan harta kekayaan yang dinilai tidak wajar tidak serta-merta dapat ditetapkan sebagai hasil tindak pidana tanpa melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Pandangan tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan regulasi, mengingat upaya negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan harus tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah.
Sementara itu, Ketua DPD ARUN Kalimantan Selatan, Badrul Ain Sanusi Al Afif, S.H., M.H., menyampaikan kebanggaannya atas keterwakilan ARUN Kalsel dalam forum pembahasan legislasi di tingkat nasional.
Menurutnya, kehadiran M. Hafidz Halim bukan sekadar memenuhi undangan atau menghadiri agenda kelembagaan, melainkan menjadi kesempatan penting untuk membawa perspektif daerah serta menyuarakan aspirasi masyarakat Kalimantan Selatan dalam proses pembentukan kebijakan hukum nasional.
"Kami bangga karena ARUN Kalimantan Selatan dapat mengambil bagian dalam forum strategis di tingkat nasional. Ini membuktikan bahwa aspirasi dan persoalan hukum yang berkembang di daerah juga memiliki ruang untuk disampaikan dan diperjuangkan dalam pembahasan legislasi nasional," ungkap Badrul.
Ia berharap keterlibatan tersebut dapat semakin memperkuat peran ARUN sebagai organisasi yang konsisten mengawal kepentingan masyarakat, khususnya dalam mendorong lahirnya produk hukum yang berkeadilan dan tidak merugikan rakyat.
Apresiasi senada disampaikan Wakil Ketua DPD ARUN Kalsel, Mardian Jafar, S.AP., S.H., M.M. Ia menilai keikutsertaan Sekretaris DPD ARUN Kalsel dalam RDPU di Komisi III DPR RI merupakan langkah positif sekaligus bukti nyata kontribusi organisasi dalam mengawal isu-isu hukum dan kepentingan publik.
Menurut Mardian, forum parlemen nasional harus dimanfaatkan sebagai ruang strategis untuk menyampaikan kritik konstruktif, memberikan masukan, serta memastikan setiap kebijakan hukum memiliki keberpihakan terhadap keadilan masyarakat.
"Advokasi tidak boleh berhenti pada pendampingan persoalan hukum di lapangan. ARUN juga harus hadir dalam ruang-ruang pengambilan kebijakan, agar suara masyarakat dapat menjadi bagian dari proses lahirnya regulasi yang lebih baik," ujarnya.
Dorong Regulasi Tegas Tanpa Mengorbankan Keadilan
Kehadiran ARUN dalam RDPU RUU Perampasan Aset tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk merampas aset hasil tindak pidana dan memulihkan kerugian akibat kejahatan. Namun, di sisi lain, setiap kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum harus memiliki batasan, pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Bagi ARUN, keberhasilan sebuah regulasi bukan semata-mata diukur dari seberapa kuat kewenangan negara dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya menjamin bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi.
Melalui keterlibatan tersebut, DPD ARUN Kalimantan Selatan berharap pembahasan RUU Perampasan Aset dapat menghasilkan regulasi yang tegas terhadap pelaku kejahatan, transparan dalam penerapannya, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Sebab, hukum yang kuat bukanlah hukum yang memberikan kekuasaan tanpa batas, melainkan hukum yang mampu menegakkan keadilan sekaligus melindungi hak setiap warga negara.
