BANJARMASIN, 19 November 2026 – Advokat M. Hafidz Halim, S.H., M.H., mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, Kamis (19/11/2026).
Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses penyidikan perkara dugaan penggunaan gelar akademik dan dokumen pendidikan Ex Sekjend P3HI yang keabsahannya tengah dipersoalkan.
Dalam pemeriksaan tersebut, Hafidz Halim dimintai keterangan oleh penyidik dengan menjawab sekitar 21 pertanyaan.
Pemeriksaan itu menjadi bagian dari upaya penyidik menggali informasi, menelusuri fakta, serta memperkuat konstruksi pembuktian perkara yang sedang ditangani.
Kehadiran Hafidz sebagai saksi dinilai penting karena dirinya disebut memiliki informasi dan pernah melakukan penelusuran langsung terkait sejumlah persoalan riwayat pendidikan pihak yang namanya menjadi perhatian dalam perkara tersebut.
Sejumlah informasi yang dimilikinya diharapkan dapat membantu penyidik memperoleh gambaran lebih utuh mengenai duduk persoalan, termasuk asal-usul informasi, dokumen pendidikan, serta fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan penggunaan gelar akademik yang dipersoalkan.
Pemeriksaan terhadap Hafidz Halim berlangsung dalam suasana pemeriksaan hukum yang mengedepankan penggalian keterangan dan klarifikasi atas sejumlah informasi yang relevan dengan perkara.
Sebagai saksi, ia diharapkan memberikan keterangan berdasarkan apa yang diketahui, dilihat, didengar, serta data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut prinsip hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses pembuktian, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Keterangan yang diberikan Hafidz diharapkan dapat membantu penyidik mengurai berbagai informasi yang sebelumnya telah berkembang, sehingga penanganan perkara tidak hanya bertumpu pada dugaan, tetapi juga berdasarkan fakta dan alat bukti.
Sebelumnya, dalam sejumlah pemberitaan, Hafidz Halim disebut pernah melakukan penelusuran langsung ke Universitas Syamsul Ulum Gunungpuyuh, Sukabumi, terkait informasi riwayat pendidikan Wijiono, S.H., M.H.
Penelusuran tersebut menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian dalam perkembangan perkara yang kini ditangani Ditreskrimsus Polda Kalsel.
Bahkan, pemberitaan sebelumnya menyebutkan bahwa penyidik juga telah melakukan pendalaman dengan meminta keterangan pihak perguruan tinggi, termasuk Wakil Rektor, untuk mengklarifikasi informasi mengenai riwayat pendidikan yang dipersoalkan.
Namun, seluruh informasi tersebut tetap harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, keterangan saksi, serta alat bukti lain yang sah.
Perkembangan perkara ini semakin menjadi perhatian publik setelah Ditreskrimsus Polda Kalsel menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan pemberitaan yang mengutip dokumen SPDP, penyidikan berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Peristiwa yang dilaporkan disebut terjadi di Banjarmasin pada 2019, dengan Dedy Ramdani, S.H., sebagai pelapor dan Wijiono sebagai pihak terlapor.
Penyidikan tersebut juga menjadi perhatian karena persoalan yang dipermasalahkan berpotensi berkaitan dengan legalitas sejumlah dokumen profesi advokat, mulai dari Sertifikat Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Sertifikat Ujian Profesi Advokat (UPA), Kartu Tanda Advokat (KTA), hingga Surat Keputusan Pengangkatan Advokat.
Meski demikian, sampai dengan perkembangan SPDP yang diberitakan pada 18 November 2026, belum terdapat penetapan tersangka. Seluruh dugaan masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.
Kehadiran Hafidz Halim sebagai saksi menjadi salah satu bagian dari rangkaian pengumpulan keterangan dalam perkara tersebut.
Pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang memiliki informasi relevan diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap persoalan secara menyeluruh, termasuk menelusuri keabsahan dokumen dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan berdasarkan bukti yang tersedia.
Prinsip transparansi, objektivitas, dan profesionalitas menjadi hal penting agar setiap tahapan penegakan hukum dapat dipertanggungjawabkan.
Pada akhirnya, proses hukum harus mampu memberikan kepastian, bukan justru melahirkan polemik baru.
"Keterangan saya sebagai saksi harus menjadi bagian penting dalam membuka fakta. Karena itu, setiap informasi perlu diuji secara objektif, setiap dokumen harus diperiksa keabsahannya, dan setiap kesimpulan harus didasarkan pada alat bukti yang sah,"pungkas bang Naga Panggilan akrab Hafidz Halim.
Dengan pemeriksaan ini, diharapkan penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel dapat memperoleh tambahan informasi untuk mengungkap perkara secara terang dan profesional, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.(@dw)


