BANJARMASIN – Forum Peduli Banua (FORPEBAN), Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI), serta Pemuda Islam Indonesia (PII) Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Senin (07/07/2025).
Aksi tersebut berlangsung di tiga titik strategis, yakni Kantor Wali Kota Banjarmasin, Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalsel.
Dalam orasi yang disampaikan, massa FORPEBAN Kalsel yang di Ketuai H.Din Jaya dan Ketua PII Kalsel Rolly Irwan, mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin untuk segera mengevaluasi kinerja manajemen RSUD Sultan Suriansyah, yang diduga terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
"Kami mendorong Wali Kota Banjarmasin mengambil langkah tegas terhadap dugaan KKN di RS Sultan Suriansyah. Jika terbukti, pejabat yang terlibat harus dicopot demi menjaga integritas pelayanan publik," tegas H. Din Jaya, Ketua Forpeban, dalam orasinya di dampingi Ketua PII Kalsel Rolly Irawan.
Selain itu, massa juga mempertanyakan keberlanjutan proyek pembangunan Rumah Potong Unggas (RPU) Modern Basirih senilai Rp5,4 miliar yang hingga kini belum beroperasi.
Mereka menilai proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarmasin pada Tahun Anggaran 2023 tersebut terkesan mubazir dan tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di lanjut dengan orasi di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, pengunjuk rasa meminta anggota dewan untuk melakukan evaluasi terhadap 100 hari kerja Gubernur Kalsel yang baru dilantik.
Mereka menuntut agar kinerja Gubernur dievaluasi secara objektif dan dipublikasikan kepada masyarakat.
"Publik berhak mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan Gubernur Kalsel dalam 100 hari pertama. Apakah janji-janji politik yang dilontarkan saat kampanye benar-benar direalisasikan? Kami ingin bukti kerja, bukan sekadar retorika," ujar Din Jaya saat orasi di depan gedung DPRD Kalsel.
Mereka juga menyuarakan penolakan terhadap rencana pembangunan Stadion Sepak Bola Internasional di Kilometer 17, dengan alasan proyek tersebut bukan prioritas dan tidak menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat.
"Kami melihat ini hanyalah proyek identitas yang tidak relevan dengan kebutuhan rakyat. Jalan rusak, drainase bermasalah, dan akses transportasi desa masih jadi masalah utama yang mestinya lebih diprioritaskan," di tambahkan Rolly Irawan.
Aksi terakhir, ditutup dengan orasi di depan kantor Dispora Provinsi Kalsel. Di sini, massa mengungkap dugaan adanya permufakatan jahat dalam penyaluran dana hibah daerah Tahun Anggaran 2025.
Mereka menyoroti proses seleksi lembaga penerima hibah yang dianggap tidak transparan dan sarat kepentingan.
Ketegangan memuncak saat massa berorasi di depan Kantor Dispora Kalsel. H. Din Jaya mengungkap kekecewaan mendalam atas tanggapan Arifin, perwakilan Dispora Kalsel yang hadir mewakili Plt Kepala Dispora, M. Fitri Hernadi.
“Kami datang ke Dispora ini untuk menyampaikan aspirasi, mempertanyakan mengapa OKP kami tidak mendapat bantuan hibah. Jawaban dari mereka hari ini sangat mengecewakan,” ungkap Din Jaya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan yang diajukan adalah acara tahunan bernuansa keagamaan yang selama 25 tahun sebelumnya selalu mendapat dukungan hibah. Namun kali ini, proposal ditolak dengan alasan tidak sesuai kriteria verifikasi kepemudaan.
“Alasan Dispora sangat tidak masuk akal. Mereka bilang kegiatan kami tidak sesuai verifikasi. Lalu kenapa tidak disampaikan dua tahun lalu saat proposal kami masuk? Ini patut diduga ada upaya memutarbalikkan fakta, ada ketakutan dengan penguasa,” tegasnya.
“Kami akan laporkan hal ini ke Kejati Kalsel untuk meminta diusut tuntas dugaan persekongkolan jahat dalam penyaluran dana hibah. Kami juga ingin penjelasan, kenapa OKP lain bisa dibantu, sedangkan kami tidak?”
Ia menegaskan, selama lebih dari dua dekade FORPEBAN dan Ikatan Putra Putri Indonesia IPPI Kalsel,PII Kalsel selalu mendapat hibah, dan baru kali ini terjadi penolakan yang menurutnya janggal.
“Ini sangat lucu dan tidak adil. Kalau memang peraturannya berubah, sampaikan sejak awal. Jangan diam lalu beri alasan dibuat-buat setelah kami mempertanyakan hari ini,” pungkasnya.
Aksi ini ditutup dengan komitmen dari FORPEBAN dan IPPI, PIIKalsel untuk terus mengawal akuntabilitas publik dan memastikan bahwa dana rakyat benar-benar disalurkan secara adil dan transparan, bukan hanya untuk kelompok tertentu.
Pihaknya mendesak agar pengelolaan dana hibah Dispora Kalsel dari tahun 2023 hingga 2025 diperiksa oleh lembaga independen atau aparat penegak hukum, demi memastikan tidak terjadi penyimpangan.(@DL)
