BANJARMASIN – Ikatan Pemuda Peduli Indonesia (IPPI) Kalsel dan Ketua DPD Pemuda Islam Kalsel, Rolly Irawan Kalimantan Selatan menyoroti dugaan ketidakadilan dalam penyaluran dana hibah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalsel, serta mendesak evaluasi kinerja berbagai lembaga pemerintah daerah dalam aksi unjuk rasa damai yang digelar pada Senin (07/07/2025).
Aksi yang berlangsung di tiga titik strategis — Kantor Wali Kota Banjarmasin, Kantor DPRD Provinsi Kalsel, dan Kantor Dispora Kalsel — turut diikuti Forum Peduli Banua (FORPEBAN) dan Pemuda Islam Kalimantan Selatan, dengan IPPI Kalsel tampil sebagai motor penggerak aspirasi pemuda Islam di daerah.
Ketua IPPI Kalsel, Rolly Irawan, dalam orasinya menyampaikan kekecewaan terhadap proses seleksi hibah Dispora yang dinilai diskriminatif. Ia menegaskan bahwa proposal IPPI untuk kegiatan tahunan bernuansa keagamaan telah diajukan seperti biasa, namun tiba-tiba ditolak tanpa alasan jelas.
“Selama lebih dari 25 tahun, kegiatan kami selalu mendapat dukungan hibah. Baru kali ini ditolak dengan dalih tidak sesuai kriteria. Ini janggal dan terkesan ada permainan di balik layar,” ujar Rolly dengan nada tegas.
IPPI menilai penolakan hibah tersebut sebagai bentuk diskriminasi dan upaya membungkam kelompok pemuda yang kritis terhadap pemerintah. Rolly bahkan mencurigai adanya dugaan persekongkolan di internal Dispora Kalsel.
“Kalau memang ada perubahan aturan, sampaikan sejak awal. Bukan diam-diam dan baru memberikan alasan setelah kami protes. Ini rawan penyimpangan dan harus diusut,” lanjutnya.
Mereka pun menuntut agar proses penyaluran dana hibah Dispora Tahun Anggaran 2023–2025 diperiksa oleh lembaga independen atau aparat penegak hukum untuk memastikan tidak terjadi kolusi atau praktik manipulatif.
Selain masalah hibah, IPPI bersama massa aksi juga menyoroti dugaan KKN di RSUD Sultan Suriansyah, proyek mangkrak RPU Modern Basirih senilai Rp5,4 miliar, serta meminta evaluasi terbuka atas 100 hari kerja Gubernur Kalsel.
Rolly menyatakan bahwa IPPI akan terus mengawal transparansi penggunaan dana publik dan memperjuangkan hak organisasi kepemudaan secara adil.
“Kami bukan menuntut bantuan untuk kepentingan pribadi, tapi demi menjaga marwah keadilan bagi seluruh OKP. Jangan ada diskriminasi terhadap OKP yang vokal dan kritis,” pungkasnya.(@lala)
