Jakarta,Minggu,28 Desember 2025 —,Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara dan Aceh sepanjang Desember 2025 telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat serius.
Ribuan warga kehilangan tempat tinggal, terputus dari akses pangan, serta terisolasi akibat lumpuhnya infrastruktur dasar.
Tragedi ini tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga luka sosial dan kemanusiaan yang mendalam.
Pengurus Nasional Karang Taruna (PNKT) bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia bergerak cepat merespons situasi darurat tersebut.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari implementasi visi Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menegaskan bahwa negara harus hadir secara nyata saat rakyat menghadapi krisis.
Fathur Rohman, Pengurus Harian PNKT, menegaskan bahwa keterlibatan Karang Taruna dalam penanganan bencana ini bukan sekadar aksi solidaritas, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan kebangsaan.
“Bencana ini tidak boleh hanya dipandang sebagai musibah alam semata. Ini juga merupakan peringatan atas lemahnya perlindungan lingkungan dan sistem mitigasi. Negara harus hadir, dan Karang Taruna berada di garis depan untuk memastikan rakyat tidak dibiarkan berjuang sendirian,” ujar Fathur Rohman.
Menurutnya, fenomena cuaca ekstrem yang dipicu oleh siklon tropis di perairan utara Sumatera memang menjadi pemicu langsung, namun kerusakan hutan dan tata kelola wilayah yang buruk turut memperparah dampak bencana.
Hilangnya daerah resapan air di kawasan hulu menyebabkan banjir membawa lumpur, kayu, dan material tanah yang menghancurkan pemukiman warga di wilayah hilir.
Dalam situasi darurat ini, PNKT bersama Kementerian Sosial mengintegrasikan nilai-nilai Asta Cita ke dalam langkah operasional di lapangan.
Salah satunya adalah penguatan ketahanan sosial dan mitigasi bencana, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita ke-2 dan ke-4.
“Kami memastikan bantuan logistik, dapur umum, layanan kesehatan, dan posko pengungsian dapat segera diakses masyarakat dalam masa krusial atau golden time setelah bencana.
Tidak boleh ada warga yang kelaparan atau terlantar karena keterlambatan distribusi bantuan,” lanjut Fathur.
Selain respons cepat, PNKT juga mendorong sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah agar penanganan berjalan terpadu dan tepat sasaran.
Koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar proses evakuasi, distribusi bantuan, dan pendataan korban dapat dilakukan secara efektif.
Sebagai bagian dari solusi jangka pendek, PNKT menekankan tiga langkah utama: percepatan jalur logistik untuk menjangkau desa-desa terisolasi, evaluasi sistem peringatan dini agar kejadian serupa tidak kembali memakan korban, serta percepatan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak di lokasi yang lebih aman.
Sementara itu, untuk jangka panjang, PNKT mendorong adanya moratorium deforestasi di wilayah hulu sungai, penataan ulang tata ruang daerah rawan bencana, serta investasi pada sistem mitigasi berbasis komunitas.
“Hutan adalah benteng pertahanan ekologis. Jika hulu rusak, maka hilir akan selalu menjadi korban. Ini harus dihentikan,” tegas Fathur.
Sebagai wujud kesetiakawanan sosial, PNKT juga telah menginstruksikan seluruh jaringan Karang Taruna di Indonesia untuk menghimpun bantuan dan donasi bagi para korban.
Bantuan tersebut tidak hanya berupa kebutuhan dasar, tetapi juga akan diarahkan pada pemulihan psikososial dan ekonomi warga pascabencana.
“Solidaritas nasional adalah kekuatan terbesar kita. Sinergi antara kebijakan negara dan militansi kepedulian masyarakat menjadi kunci agar rakyat Sumatera dan Aceh tidak hanya bertahan, tetapi mampu bangkit kembali,” pungkas Fathur Rohman.
Dengan gerak cepat PNKT dan Kementerian Sosial, pemerintah menegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, dan negara hadir sebagai solusi nyata bagi setiap warga yang terdampak bencana.
Jika mau, saya juga bisa bantu menyesuaikan versi ini menjadi rilis Kemensos, opini tokoh, atau naskah siaran pers media nasional.(@dw)
