Banjarmasin - H.Syamsul Bahri, S.Ag.,S.H.,M.Pd.I PAW Anggota DPR-RI Partai Gerindra, apresiasi Pembentukan 'Gambut Raya' hal ini ia sampaikan saat pertemuan singkat dengan pengagas Gambut Raya , H. Aspihani Ideris, S.A.P., S.H., M.H.dan Ketua Harian Gambut Raya MS. Sidik,S.Ag., M.Si disalah satu Rumah makan di Banjarmasin, Jum'at (05/04/2024.
Dalam pertemuan singkat sekitar jam 20:00 malam tersebut menindak lanjuti pembentukan Kabupaten Gambut Raya yang masih menyatu wilayah dengan Kab.Banjar serta Pembentukan Kab.Kambatang Lima yang berada di tanah Bumbu.
Sebagai PAW di Dewan Perwakian Rakyat RI dari Provinsi Kalimantan Selatan H.Syamsul Bahri, dalam diskusinya sangat menyambut baik keinginan dari kawan kawan dan masyarakat Gambut agar pembentukkan "Gambut Raya" segera terealisasi.
"Alhamdulillah pertemuan malam sekaligus silaturrahmi kita bersama beberapa tokoh tokoh perwakilan Gambut Raya,dan saya rasa aspirasi kawan kawan untuk membentuk Kabupaten Gambut Raya atau pun Kambatang Lima saya menanggapinya ini sangat baik sekali." Jelas Syamsul.
"Sebagai contoh berdasarkan pengalaman kami, sebagaimana dulunya memekarkan Kab.Tanah Bumbu, ini sesuatu yang sangat bagus dalam rangka percepatan pembangunan, memudahkan birokrasi, kemudian terserapnya tenaga kerja dan lainya dan nilainya sangat positif" Ungkapnya lagi.
Selanjutnya, Syamsul Bahri juga melihat gaung untuk Pembentukan Gambut Raya tersebut itu sudah 5 tahun lebih dan berbagai tahapan tahapan sudah banyak yang di lakukan oleh kawan kawan tokoh Gambut Raya.
"Saran saya adalah kawan kawan di tim pemekaran Gambut Raya, maupun Kambatang Lima sama sama datang ke Jakarta audensi langsung ke Komisi II dalam hal ini." Kata Syamsul Bahri.
"Juga sambil proses di Kabupaten kabupaten atau pun provinsi di jalankan, pengalaman saya beberapa tahun lalu untuk pembentukan kabupaten baru harus ada persetujuan dari DPRD Provinsi, ada rekomendasi dari Bupati menunjuk Gubernur, kemudian adanya persetujuan DPR Provinsi, adanya rekomendasi gubernur ke Jakarta, baru di proses untuk di buat undang - undang."
Untuk proses tersebut menurut Syamsul Bahri, memang banyak hal yang akan di lalui, tapi menurutnya alangkah baiknya sebagai Audensi datang ke DPR RI di jakarta.
"Dan menemui wakil wakil kita dari Provinsi Kalimantan selatan yang berjumlah 11 orang, yang mereka tersebar di berbagai komisi yang juga berada di DPD RI dan maximalkan 11 orang ini dan 4 orang DPD juga untuk mengawal, membantu proses ini." Ujar Syamsul Bahri lagi.
Ia berharap, hal tersebut di lakukan bersama sama kawan kawan dari Gambut Raya juga Kambatang Lima agar semua bisa efesien bersama sama.
"Saya sangat merespon dan mendukung proses ini, tinggal tahapan tahapannya lagi, karena tidak lama lagi IKN berdekatan dengan wilayah kita sangat wajar sekali pemekaran pemekaran ini karena kita akan menjadi penyangga IKN."pungkasnya.
Dan secara spesifik Syamsul Bahri yang yang di tunjuk di Komisi 11 wakil daerah dari Prov. Kalsel di DPR RI, yang membidangi ekonomi dan keuangan ia siap membantu turun membantu kawan kawan di daerah utamanya di pemerintah daerah baik di kabupaten provinsi yang akan beraudensi untuk bagaimana dengan soal dana dana DAU atau DAK ia siap mendampingi.
Juga Syamsul Bahri, secara pribadi siap di undang di Forum Forum daerah, kapan pun itu ia akan hadir untuk di undang dalam bentuk acara halal bihalal atau pun pertemuan pertemuan lain silahkan menghubunginya.
"Intinya Kita sambung tali silaturrahmi, saling berdiskusi untuk kemajuan banua." Tutupnya.
Pada saat yang sama, Sekretaris Panitia Penuntut Pemekaran Kabupaten Gambut Raya, Aspihani Ideris menegaskan, Gambut Raya memang sangat layak dijadikan sebuah kabupaten baru.
"Mengacu UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Gambut Raya, sangat layak untuk menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Banjar," ucapnya.
Lebih lanjut dia memaparkan, untuk memantapkan langkah termasuk mendapatkan masukan serta arahan dari pemangku kebijakan di tingkat nasional, pihaknya akan mengantarkan surat permohonan untuk audiensi dengan Komisi II DPR RI.
Tujuannya, kata Aspi, adalah untuk memastikan informasi kapan moratorium pemekaran daerah yang selama ini menjadi salah satu kendala utama mewujudkan pemekaran Kabupaten Gambut Raya.
Prinsipnya, kami Panitia Pemekaran berupaya secara maksimal mempersiapkan berbagai persyaratan yang teknis, administratif maupun fisik kewilayahan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku,"Tutup Aspihani.
Sementara, , Dr. MS. Shiddiq, S.Ag., M.Si sebagai Ketua harian Panitia Pembentukan "Gambut Raya" mengucapkan terima kasih banyak kepada H. Syamsul Bahri, S.Ag., S.H.,dan juga Habib Banua.
"Atas nama keluarga keluarga di 6 kecamatan, yang kita usulkan sebagai wilayah pemekaran Kabupaten Gambut Raya mengucapkan terimakasih dan memberikan apresiasi sebesar besarnya kepada Pak Syamsul Bahri dan Habib Banua wakil komisi 1 DPD RI, apa yang sudah beliau lakukan, inisiasi beliau meskipun tidak secara langsung menangani di bidang soal pemekaran Pak syamsul Bahri punya kemampuan kuat agar Gambut bukan satu wilayah kecil di kalimantan selatan." Pungkas Shiddiq.(@dw)
