Muhamad Arifin, tokoh muda asal Kalimantan Selatan, dinilai memiliki kapasitas analitis serta pengalaman panjang di bidang kepemudaan, riset demokrasi, hingga advokasi kebijakan daerah. LS VINUS menilai kehadirannya akan membawa warna baru dalam kerja-kerja kelembagaan yang selama ini fokus pada riset independen dan pendidikan politik publik.
Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menegaskan bahwa penunjukan Muhamad Arifin merupakan bagian dari regenerasi kepemimpinan dan penguatan arah gerakan lembaga.
“Penetapan Muhamad Arifin sebagai Koordinator Nasional menjadi langkah strategis untuk membawa LS VINUS lebih adaptif dalam membaca dinamika demokrasi. Kami melihat Arifin punya energi, kapasitas, dan komitmen untuk memperluas kerja LS VINUS dalam aspek riset, advokasi, hingga pendidikan politik,” ujar Yusfitriadi.
Ia menambahkan bahwa pengalaman Arifin dalam jaringan aktivisme pemuda dan isu-isu demokrasi lokal menjadi pertimbangan utama.
Dalam pernyataan terpisah, Muhamad Arifin menyampaikan bahwa LS VINUS akan fokus pada tiga agenda besar ke depan:
Penguatan riset demokrasi dan tata kelola pemerintahan
Mendorong literasi politik masyarakat, khususnya generasi muda
Menjaga ruang demokrasi dari penyempitan institusional melalui kontrol publik berbasis data
“Demokrasi hari ini membutuhkan keberanian intelektual dan konsistensi moral. LS VINUS harus hadir untuk memastikan setiap distorsi demokrasi dikoreksi dengan pendekatan ilmiah dan advokasi yang kuat,” kata Arifin.
Terpilihnya Muhamad Arifin sebagai Koordinator Nasional LS VINUS mendapat respons positif dari sejumlah jaringan pemuda dan komunitas riset yang selama ini bermitra dengan LS VINUS. Dalam waktu dekat, Muhamad Arifin akan memimpin penyusunan peta jalan (roadmap) riset nasional, Survei 1 tahun Kepala Daerah seluruh Indonesia dan memperluas kerja sama serta melakukan aktivasi LS Vinus di seluruh Indonesia.
LS VINUS sendiri merupakan lembaga riset independen yang bergerak dalam kajian demokrasi, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Dengan struktur baru ini, lembaga tersebut menargetkan peran yang lebih strategis dalam mengawal kualitas demokrasi Indonesia.(lala)
