.jpeg)
Banjarmasin, – Pemerhati politik kebijakan publik dan pemerintahan, Prof Muhammad Uhaib As’ad
menilai situasi dan kondisi dinamika politik atas keterlibatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), H. Sahbirin Noor atau Paman Birin atas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), kental bernuansa politis.
“Di lain sisi ini bukti kebobrokan struktur pemerintahan atas tindak korupsi kebijakan secara berjamaah,” katanya kepada awak media, Kamis (10/10) di Banjarmasin.di langsir wartaberitaindonesia.com
Sebab menurutnya, pembagian fee proyek tersebut bukan hal baru dan kental terjadi kepada siapa saja selaku pemangku kepentingan.
Terlebih semua bisa diatur sesuai kesepakatan sehingga sistem Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) hanya sebatas memenuhi syarat saja.
“Saya melihat Paman Birin murni korban keburukan sistem politik dan pemerintahan saat ini,” ujarnya.
“Kasus gratifikasi ini terlanjur menyita perhatian publik disemua kalangan,” tambahnya.
Dia berharap seluruh masyarakat banua agar menyudahi postingan atau pembicaraan yang tidak bernilai positif, apalagi berimplikasi provokatif.
Hal tersebut berpotensi menimbulkan gejolak, situasi keamanan maupun kenyamanan bagi semua pihak bisa terganggu.
“Mari bersama-sama menjaga stabilitas politik dan kesejukan di tengah momentum Pilkada serentak,” imbaunya
Pengajar ilmu sosial politik Uniska ini juga mengungkapkan, benang merah utama penyebab pejabat menyelewengkan kewenangan karena tingginya kos atau biaya politik.
Misalnya saja pemilih pragmatis hingga terciptanya politik transaksional termasuk kemungkinan pembelian dukungan dari sejumlah partai politik sebagai persyaratan untuk maju kepala daerah.
“Paman Birin ini orang baik terkenal merakyat, royal dan suka berbaur kepada siapa saja,” tukasnya.(red)
