Dengan membentangkan spanduk besar di atas Flyover Km 4,5. Aksi ini merupakan bentuk protes atas pembangunan rumah dinas Walikota Banjarmasin yang di duga menelan anggaran sangat besar, di tengah kondisi kota yang sedang berhemat dan mengalami darurat sampah.
Sasaran kritik dalam aksi ini bukan hanya Walikota Banjarmasin sebelumnya, tetapi juga Kepala Dinas serta seluruh jajaran PUPR Kota Banjarmasin yang dinilai bertanggung jawab dalam merealisasikan proyek tersebut.
Beberapa spanduk bertuliskan slogan keras seperti "Audit dan Usut Tuntas!" dan "Anggaran Rumah Dinas Walikota Banjarmasin Baru (diduga) Habiskan Lebih dari 30 Miliar!" dibentangkan dengan jelas, menarik perhatian para pengguna jalan yang melintas.
“Kami sangat kecewa. Saat warga Banjarmasin menghadapi darurat sampah dan pemerintah gencar melakukan efisiensi anggaran, justru ada proyek rumah dinas dengan dana fantastis.
Kepala Dinas PUPR seharusnya lebih peka dan mengutamakan pembangunan yang benar-benar mendesak untuk masyarakat,” tegas M. Rama Syarif, salah satu koordinator aksi.
Menurut para aktivis LPKPB Kota Banjarmasin, aksi ini adalah sebuah "alarm moral" untuk mengingatkan pemerintah kota agar mengutamakan kebutuhan mendesak warga. Mereka mendesak Kepala Dinas PUPR untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pengalokasian anggaran proyek tersebut.
“Kami membutuhkan solusi atas persoalan sampah, bukan kemewahan baru. Kalau Kepala Dinas PUPR dan seluruh jajaran di lingkungannya tidak memahami kebutuhan rakyat, berarti mereka gagal menjalankan tugasnya," tambah Rama.
Aksi berlangsung secara damai dan tidak menghambat arus lalu lintas. Para aktivis LPKPB juga menyatakan bahwa mereka siap melanjutkan aksi serupa bila tidak ada tanggapan konkret dari pemerintah kota, terutama dari Dinas PUPR.
Selain itu, mereka merencanakan untuk mengirimkan surat permohonan audiensi ke Kejaksaan Negeri Kota Banjarmasin esok hari, guna meminta audit resmi terhadap proyek pembangunan rumah dinas walikota tersebut.(rel)