Banjarmasin, 1 September 2025 – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kelompok Pemerhati Kinerja Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) sekaligus Ketua SEKUTU Kalsel, H. Aliansyah atau yang dikenal dengan sebutan Siraja Demo, turut hadir dalam aksi damai yang digelar Aliansi Kalsel Melawan di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Senin siang (01/09/2925).
Aksi tersebut juga dipantau sejumlah tokoh ormas Lsm Banua lainnya seperti H. Husaini (KAKI Kalsel), H. Din Jaya (Forpeban), Rolly Irawan (Pemuda Islam), Drs.Racmadi (GMPD Kota Banjarmasin) dan H. Udin Palui.
Dalam kesempatan itu, H. Aliansyah menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat Kalimantan Selatan yang mampu menyuarakan aspirasi dengan tertib dan tanpa terprovokasi.
“Kami sangat salut dan bangga. Aksi hari ini berjalan damai, tertib, tanpa ada tindakan anarkis. Artinya, masyarakat Kalsel sudah semakin pintar dan berpikir ke depan. Ini kemajuan yang patut kita syukuri,” ujar H. Aliansyah.
Ia menyinggung pengalaman kelam yang pernah terjadi pada era 90-an yang dikenal sebagai Jumat Kelabu, sehingga menurutnya masyarakat Kalsel kini lebih matang dalam menyampaikan aspirasi.
Lebih jauh, H. Aliansyah juga memberikan penghargaan kepada Ketua DPRD Kalsel, H. Supian HK, yang turun langsung menemui massa aksi bersama Kapolda Kalsel, Danrem 101/Antasari, dan sejumlah anggota DPRD.
“Kami berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ketua DPRD Kalsel yang tidak hanya bersembunyi di balik meja, tetapi hadir langsung di tengah massa. Itu menunjukkan kepemimpinan yang berani dan terbuka,” tegasnya.
H. Aliansyah berharap aksi damai yang berlangsung hari ini menjadi standar baru dalam setiap penyampaian pendapat di Banua.
“Kita tidak boleh mengulang masa kelam. Aksi damai jauh lebih bermartabat dan memberi manfaat. Semoga pola seperti ini terus berlanjut, sehingga aspirasi tersampaikan, persatuan terjaga, dan pembangunan Banua tidak terganggu,” pungkasnya.
Adapun dalam aksi ini, Aliansi Kalsel Melawan menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari reformasi DPR dan Polri, pengusutan kasus kematian pengemudi ojek online di Jakarta, evaluasi program negara yang dinilai tidak tepat sasaran, penolakan pembentukan Taman Nasional Meratus, penolakan monopoli batubara dan penyelesaian konflik agraria sawit, hingga peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Dayak.(@Wawan).
