Banjarbaru,Senin, (10/11/ 2025), — Aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU) di Kantor Setda Provinsi Kalimanyan Selatan Banjarbaru, menggaungkan tuntutan tegas terkait transparansi pengelolaan dana daerah dan audit terhadap Bank Kalsel.
Aksi ini dilakukan menyusul mencuatnya persoalan dugaan “kesalahan input data” senilai Rp5,1 triliun yang memicu keresahan publik.
Koordinator SAKUTU, H. Aliansyah, menegaskan bahwa manajemen Bank Kalsel harus bertanggung jawab penuh atas peristiwa tersebut.
“Kami meminta kepada Direktur Utama dan Komisaris Bank Kalsel untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kesalahan teknis input data yang telah mencoreng kredibilitas lembaga keuangan daerah,” tegas H. Aliansyah.
“Jangan berdalih ‘salah input’, ini uang rakyat, bukan uang pribadi! Masa uang Rp5,1 triliun bisa salah input? Salah input atau salah urus? Rakyat berhak tahu kebenarannya!”
Ia juga menyerukan agar Gubernur dan DPRD Kalsel mengambil langkah nyata untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan tersebut.
“Kalau Dirut dan Manajemen tidak mampu mempertanggungjawabkan hal ini, copot semuanya! Atau bubarkan sekalian Bank Kalsel karena diduga jadi sarang penyamun,” ujarnya lantang.
Dalam surat bernomor 109/SAKUTU/XI/2025, SAKUTU juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan audit independen terhadap aktivitas keuangan Bank Kalsel, serta mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Selatan segera membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk menyelidiki potensi konflik kepentingan antara pejabat daerah dan pihak bank.
“Kami minta kejelasan, bunga deposito Rp21 miliar per bulan itu untuk siapa? Jangan sampai dana APBD jadi ladang korupsi terstruktur. Rakyat menuntut transparansi!” tambah H. Aliansyah.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyatakan keseriusannya dalam membenahi tata kelola keuangan daerah dan memastikan tidak ada lagi dana mengendap di tahun anggaran mendatang.
"Saya berjanji, kalau tahun depan masih ada sisa dana yang mengendap dan dinas-dinas tidak jalan, maka saya akan mencopot seluruh kepala dinas dan siap mundur sebagai Gubernur Kalimantan Selatan,” tegas H. Muhidin di hadapan para pendemo.
Menanggapi pernyataan tersebut, Koordinator SAKUTU H. Aliansyah mengapresiasi janji gubernur namun menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan tidak segan turun kembali ke jalan jika janji tersebut tidak ditepati.
“Kami hargai komitmen Pak Gubernur, tapi kalau nanti beliau plin plan atau omon-omon, maka kami akan tagih janjinya,” ujar H. Aliansyah.
“Kalau tahun depan masih ada dana mengendap dan dinas tidak berjalan, kami akan demo lagi ke Kantor Gubernur Kalsel. Jangan main-main dengan uang rakyat.”
Aksi SAKUTU diakhiri dengan seruan moral agar seluruh elemen pemerintahan memperkuat komitmen terhadap transparansi dan pemberantasan korupsi.
“Bersihkan pemerintahan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, mulai dari Bank Kalsel! KPK harus turun tangan mengusut dugaan penyelewengan dana Rp5,1 triliun. KPK jangan diam, rakyat menunggu keadilan!” tegas H. Aliansyah di akhir orasinya.
“Hidup Warga Banua! Hidup Rakyat Indonesia! Bersatu Berantas Korupsi sampai ke Akar-akarnya!"
Penulis : @ DWan/lala
