JAKARTA,— Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian (AUPKK) Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Dr. H. Zainal Ilmi, S.Ag., M.Pd.I., mendapat kesempatan mengikuti Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan (PPNK) Lemhannas RI Angkatan 73 Tahun 2026 di Jakarta.
Kegiatan tersebut berlangsung pada 10 hingga18 Agustus 2026. Bagi Zainal, keikutsertaan dalam program yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) itu menjadi pengalaman penting sekaligus amanah untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Zainal mengaku tidak menyangka mendapat panggilan untuk mengikuti program tersebut.
“Saya sangat terkejut ketika menerima email dari Lemhannas RI yang memanggil saya untuk mengikuti PPNK Lemhannas Angkatan 73 Tahun 2026. Tentu ini menjadi sebuah kehormatan sekaligus amanah yang harus saya jalankan dengan sebaik-baiknya,” ujar Zainal.
Menurut dia, program tersebut bukan sekadar kegiatan pendidikan dan pembekalan, melainkan momentum untuk memperluas perspektif tentang Indonesia, terutama dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.
“Kegiatan ini berlangsung selama 10 hari, sejak 10 sampai 18 Agustus 2026 di Jakarta. Banyak hal yang saya dapatkan, bukan hanya pengetahuan, tetapi juga cara pandang bagaimana kita sebagai bagian dari komponen bangsa harus ikut menjaga persatuan, ketahanan nasional dan masa depan Indonesia,” katanya.
Zainal mengatakan, materi yang diberikan selama PPNK sangat beragam dan disampaikan dengan metode pembelajaran yang dinamis. Selain ceramah dan pembekalan, peserta juga mengikuti diskusi, permainan atau games, hingga kegiatan outbound sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan kebersamaan.
“Materinya sangat luar biasa dan sangat padat. Metodenya juga beragam, mulai dari ceramah, diskusi, game, sampai nanti terakhir kami melaksanakan outbound. Jadi bukan hanya mendengar materi, tetapi peserta diajak berpikir, berdiskusi dan membangun kebersamaan,” tutur Zainal.
Ia menilai pola pembelajaran tersebut penting karena wawasan kebangsaan tidak cukup hanya dipahami secara teoritis. Nilai-nilai kebangsaan harus mampu diterjemahkan menjadi sikap dan tindakan nyata.
“Kebangsaan itu bukan hanya hafalan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana nilai-nilai tersebut hadir dalam sikap, cara berpikir dan tindakan kita sehari-hari,” tegasnya.
Salah satu materi mendasar yang diperkuat dalam kegiatan tersebut adalah pemahaman mengenai empat konsensus dasar bangsa, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
Zainal menilai empat konsensus tersebut merupakan fondasi yang harus terus dirawat, terutama di tengah perubahan sosial, perkembangan teknologi digital, arus informasi yang begitu cepat serta berbagai tantangan global.
“Materi dasar menyangkut penanaman empat konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan NKRI. Ini menjadi fondasi yang sangat penting bagi setiap anak bangsa,” ujarnya.
Penekanan tersebut sejalan dengan materi resmi Lemhannas RI. Dalam berbagai program pemantapan kebangsaan sepanjang 2026, Lemhannas menempatkan empat konsensus dasar bangsa sebagai fondasi pembentukan karakter kebangsaan.
Lemhannas juga menekankan pentingnya menghadapi tantangan seperti persaingan global, disrupsi teknologi, ancaman siber, disinformasi dan melemahnya kohesi sosial dengan karakter bangsa yang kuat.
Lemhannas RI juga menegaskan bahwa lulusan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan diharapkan mampu menjadi agen perubahan dan teladan di tengah masyarakat, sehingga pembelajaran tidak berhenti pada seremoni setelah program berakhir.
“Saya melihat tantangan bangsa ke depan tidak semakin ringan. Karena itu, nilai-nilai Pancasila, semangat Bhinneka Tunggal Ika, konstitusi dan keutuhan NKRI harus terus kita hidupkan dalam kehidupan nyata. Jangan sampai empat konsensus itu hanya menjadi slogan,” kata Zainal.
Akademisi dan Tokoh NU Diminta Berkontribusi
Zainal Ilmi saat ini juga dipercaya sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Kalimantan Selatan. Sejumlah pemberitaan pada 2026 juga mencatat perannya dalam menggerakkan kaderisasi sarjana NU dan mendorong penguatan kapasitas intelektual generasi muda.
Dalam kapasitasnya sebagai akademisi sekaligus pengurus organisasi kemasyarakatan, Zainal memandang wawasan kebangsaan harus menjadi bagian dari tanggung jawab bersama.
“Sebagai akademisi dan bagian dari masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga Indonesia. Ilmu pengetahuan harus berjalan bersama karakter, integritas dan kecintaan kepada bangsa,” ucapnya.
Ia menambahkan, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan tidak boleh membuat generasi muda kehilangan identitas serta karakter kebangsaan.
“Kita boleh maju secara teknologi, tetapi jangan kehilangan jati diri. Kita harus menjadi bangsa yang modern, unggul dan terbuka terhadap perubahan, namun tetap berpijak pada Pancasila dan nilai-nilai luhur bangsa,” katanya.
Pandangan tersebut sejalan dengan perhatian Lemhannas RI terhadap tantangan era digital, geopolitik global dan perubahan lingkungan strategis. Dalam pembekalan kepemimpinan nasional 2026, Lemhannas menekankan pentingnya sosok pemimpin yang negarawan, berwawasan global, solutif, mengutamakan kepentingan nasional dan kolaboratif.
Dari Jakarta untuk Kalimantan Selatan
Bagi Zainal, pengalaman mengikuti PPNK bukan hanya untuk pengembangan kapasitas pribadi. Ia berharap wawasan yang diperoleh selama kegiatan dapat dibawa kembali ke Kalimantan Selatan dan memberikan manfaat bagi institusi, organisasi serta masyarakat.
“Saya berharap apa yang saya dapatkan di Lemhannas tidak berhenti pada diri saya. Pengetahuan dan wawasan ini harus bisa dibawa pulang, dibagikan dan diimplementasikan untuk kemajuan UIN Antasari, Kalimantan Selatan dan Indonesia,” katanya.
Zainal diketahui resmi menjabat sebagai Kepala Biro AUPKK UIN Antasari setelah dilantik Menteri Agama pada September 2025. UIN Antasari mencatat jabatan tersebut mencakup bidang administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian.
Ia pun menilai pengalaman di Lemhannas menjadi pengingat bahwa pembangunan Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar kecerdasan dan kemampuan profesional.
“Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang memiliki sumber daya alam dan teknologi, tetapi bangsa yang memiliki karakter, persatuan dan ketahanan. Tugas kita adalah memastikan nilai-nilai itu tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya,” ujar Zainal.
Menurutnya, semangat kebangsaan harus terus dirawat di tengah berbagai perubahan zaman.
“Kita boleh berbeda latar belakang, profesi, pemikiran dan daerah asal. Tetapi rumah kita tetap satu, yaitu Indonesia. Karena itu, persatuan harus menjadi kekuatan utama untuk menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.(@dw)
