Jakarta – Rabu, 24 Juni 2025, Jagat dunia maya dihebohkan dengan kabar 100 pulau di Kepulauan Widi, Maluku Utara, yang dilelang melalui sebuah platform di New York. Lelang tersebut dilakukan oleh PT Leadership Islands Indonesia (LII), perusahaan yang sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah setempat.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat bicara terkait kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa sejak tahun 2015, PT LII telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur dan Bupati setempat untuk melakukan pengembangan kawasan pulau-pulau tersebut.
"Intinya, PT LII akan mengembangkan kawasan itu sebagai destinasi eco tourism. Sebenarnya ini langkah yang bagus menurut saya, ketimbang dibiarkan kosong tak dimanfaatkan," ujar Tito saat ditemui di kantornya, seperti dikutip dari goriau.com.
Namun demikian, Tito mengungkapkan bahwa proyek tersebut tersendat akibat keterbatasan dana. Janji pembangunan kawasan wisata berkelanjutan pun hingga kini belum terealisasi.
“Eco tourism itu kan sebenarnya konsep yang bagus, seperti yang diterapkan di Raja Ampat. Tapi proyek ini akhirnya mangkrak karena kekurangan modal,” sambungnya.
Tito menyebut bahwa PT LII kini tengah mencari investor asing untuk menghidupkan kembali proyek tersebut. Salah satu upayanya adalah dengan melelang hak pengelolaan melalui pasar internasional.
“Tujuan lelang itu bukan untuk menjual pulau, tapi untuk menarik investasi. Dan itu sah-sah saja,” tegas Tito.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa kepemilikan pulau tidak boleh berpindah tangan kepada pihak asing. Kepulauan Widi tetap menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia.
“Yang tidak boleh itu kalau sampai pulau-pulau tersebut berganti nama atau kepemilikannya diatasnamakan asing. Pengelolaan boleh, tapi kedaulatan tetap milik Indonesia,” tegasnya.
Tito juga menilai, apabila dikelola dengan baik, proyek ini bisa memberikan manfaat besar bagi daerah, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat lokal.
“Kita juga harus melihat kebutuhan daerah. Kalau dikelola dengan baik, ini akan berdampak positif secara ekonomi dan sosial,” pungkasnya.(red)
