Banjarbaru, Selasa (09/12/2025) —,Suasana Bundaran Simpang Empat Banjarbaru mendadak memanas. Ratusan massa, diperkirakan mencapai 150 hingga 200 orang, berkumpul dalam aksi memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Aksi ini dipimpin langsung oleh H. Aliansyah Ketua KPK-APP (Kelompok Pemerhati Kinerja Pemerintah) yang juga Ketua SEKUTU Kalsel yang juga menjadi motor utama dalam gerakan anti-korupsi di Kalimantan Selatan.
Peserta aksi datang dari berbagai organisasi masyarakat dan aktivis, di antaranya LSM KAKI yang diketuai H. Husaini, BABAK Kalsel Bang H. Udin Palui, H. Din Jaya dari Forpeban Kalsel, Rolly Irawan dari Pemuda Islam Kalsel, serta elemen-elemen aktivis lainnya. Kehadiran mereka mempertegas bahwa isu korupsi di daerah ini masih menjadi sorotan serius.
Dalam orasinya, H. Aliansyah menyampaikan pesan tegas dan lugas. Ia menegaskan bahwa tema aksi tahun ini adalah mendesak aparat penegak hukum di Kalimantan Selatan untuk benar-benar bekerja keras dalam menuntaskan kasus-kasus korupsi yang selama ini diduga melibatkan kepala daerah.
“Kami meminta agar tak ada lagi kasus yang melibatkan Bupati, Walikota, maupun Gubernur yang tidak diproses dan tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
H. Aliansyah juga menyoroti penanganan dugaan kasus korupsi yang diduga menyeret Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) saat ini. Ia mendesak Bareskrim Polri agar segera menyelesaikan penyelidikan tersebut.
“Kalau memang yang bersangkutan terlibat, tetapkan saja sebagai tersangka. Jangan ada dusta di antara kita,” ujarnya lantang.
Ia menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi.
“Hukum harus tegak lurus. Jangan sampai hukum tebang pilih—tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” tambahnya.
Lebih lanjut, H. Aliansyah menyoroti praktik-praktik penyimpangan anggaran, seperti penyimpanan dana pusat yang dititipkan ke bank atau didepositokan sehingga menghambat kemajuan pembangunan daerah.
“Di hari Anti Korupsi ini, kami bertekad menjadikan Kalimantan Selatan bebas dari maling-maling yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, mengorbankan rakyat, serta merugikan APBD,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan yang macet akibat dana mengendap adalah bentuk pengkhianatan terhadap masyarakat.
Menutup orasinya, H. Aliansyah menyerukan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik Kejaksaan, Mabes Polri, Polda, KPK, hingga Jaksa Agung, agar bekerja maksimal menindak siapa pun yang terlibat korupsi.
“Kami mendorong semua lembaga penegak hukum agar segera menyelidiki, mengadili, dan menangkap para pelaku korupsi. Saatnya Kalimantan Selatan bersih dan bermartabat,” ungkapnya.
Dalam aksi tersebut juga di gelar Solidaritas duka untuk Aceh dan Sumatera "Duka Kita Semua Rakyat Indonesia"
Aksi Hakordia 2025 ini menjadi simbol bahwa masyarakat tidak tinggal diam. Perjuangan melawan korupsi harus terus disuarakan, demi masa depan Kalimantan Selatan yang lebih bersih, transparan, dan berkeadilan.(redaks)
