HULU SUNGAI UTARA, – Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan profesionalisme personel dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Polres Hulu Sungai Utara (HSU) menerima kegiatan Penyuluhan Hukum dari Bidang Hukum (Bidkum) Polda Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026, mulai pukul 14.00 WITA hingga selesai, bertempat di Aula Jananuraga Polres HSU.
Kegiatan penyuluhan hukum tersebut dipimpin oleh **Kaur Kermalem Bidkum Polda Kalsel Kompol Rini Indah Suryanti, S.E., S.H., M.H.**, bersama tim Bidkum Polda Kalsel. Kegiatan tersebut didampingi langsung oleh **Kapolres HSU AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si.**, Waka Polres HSU **Kompol Sony F.L. Gaol, S.E., M.M.**, serta Kasi Hukum Polres HSU **AKP Didik Suryanto, S.H.**
Tim penyuluhan hukum dari Bidkum Polda Kalsel terdiri dari **Kompol Rini Indah Suryanti, S.E., S.H., M.H., AKP Purnoto, S.H., dan Aipda Tinton Fajar Wiranto, S.H.** Kehadiran tim Bidkum Polda Kalsel tersebut memberikan kesempatan kepada personel Polres HSU untuk mendapatkan pemahaman dan penjelasan secara langsung terkait aspek hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh **Kapolres HSU, Waka Polres HSU, para Kabag, para Kasat, para Kapolsek, Kasiwas, Kasi Propam, Kanit Gakkum Lantas, Kanit Gakkum Polair, Kanit Reskrim Polres/Polsek jajaran serta para penyidik jajaran Polres HSU**. Kehadiran para pejabat dan personel yang memiliki tugas serta fungsi di bidang penegakan hukum diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keseragaman dalam menerapkan ketentuan hukum dalam pelaksanaan tugas.
**Kapolres Hulu Sungai Utara AKBP Agus Nuryanto, S.I.K., M.Si., melalui Kasi Humas Polres HSU IPTU Asep Hudzainur**, mengatakan bahwa penyuluhan hukum merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, khususnya bagi personel yang bersentuhan langsung dengan proses penegakan hukum.
“**Penyuluhan hukum ini sangat penting bagi personel, khususnya para penyidik dan anggota yang memiliki tugas dalam proses penegakan hukum. Dengan pemahaman hukum yang baik, diharapkan setiap tindakan kepolisian dapat dilaksanakan secara profesional, prosedural, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**,” ujar IPTU Asep Hudzainur.
Salah satu materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut adalah mengenai **mekanisme gelar perkara**. Materi ini menjadi penting karena gelar perkara merupakan salah satu tahapan yang berkaitan dengan proses penanganan perkara dan menjadi sarana untuk melakukan pembahasan serta evaluasi terhadap suatu perkara berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Selain mekanisme gelar perkara, Tim Bidkum Polda Kalsel juga memberikan materi mengenai **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia**. Penyampaian materi tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada personel mengenai perkembangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas serta kewenangan Polri.
“**Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti penyuluhan ini dengan baik dan memahami setiap materi yang disampaikan. Peraturan perundang-undangan terus berkembang, sehingga personel Polri harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hukumnya agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas**,” jelas IPTU Asep.
Menurutnya, peningkatan pemahaman hukum tidak hanya penting bagi personel yang bertugas sebagai penyidik, tetapi juga bagi seluruh anggota Polri. Setiap tindakan kepolisian harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip profesionalitas, akuntabilitas serta penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.
Kapolres HSU juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang diberikan oleh Bidkum Polda Kalsel. Kegiatan tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menyamakan persepsi personel dalam memahami berbagai ketentuan hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
“**Dengan adanya penyuluhan ini, kami berharap personel semakin memahami batas kewenangan, prosedur dan mekanisme hukum dalam setiap pelaksanaan tugas. Jangan sampai karena kurangnya pemahaman terhadap aturan, kemudian terjadi kesalahan prosedur yang dapat berdampak terhadap proses penegakan hukum**,” tambah IPTU Asep.
Polres HSU berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme personel melalui berbagai kegiatan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum. Upaya tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang profesional, transparan, berkeadilan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Melalui kegiatan Penyuluhan Hukum Bidkum Polda Kalsel tersebut, diharapkan seluruh personel Polres HSU, khususnya yang terlibat dalam proses penegakan hukum, semakin memahami perkembangan regulasi dan mampu menerapkannya secara tepat dalam pelaksanaan tugas. Dengan demikian, penegakan hukum di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan secara profesional, proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
