Survei ini menjadi tolok ukur awal untuk menilai persepsi publik atas program dan kebijakan yang telah dijalankan pemerintah kota.
Acara rilis survei digelar di Positif Space & Eatery, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, pada Senin (29/09/2025), dihadiri berbagai kalangan, mulai dari akademisi, insan media cetak, televisi, dan online.
Ketua LS Vinus Kalsel, Muhammad Arifin, menjelaskan bahwa survei ini memiliki tiga tujuan utama: mengukur kepuasan publik, menyinkronkan kebutuhan masyarakat dengan program pemerintah, serta memberikan masukan untuk evaluasi dan perbaikan tata kelola.
“Seratus hari pertama adalah waktu penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan janji dan program yang disampaikan saat dilantik. Survei ini kami hadirkan sebagai kontribusi LS Vinus untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan Banjarbaru,” ungkap Arifin.
Arifin menyebut, meski mayoritas responden bersikap kritis, apresiasi terhadap sejumlah program prioritas mulai terlihat.
“Pasangan Hj. Erna Lisa Halaby dan H. Wartono membawa 21 program prioritas, sebagian sudah mulai dirasakan manfaatnya. Fakta ini menunjukkan adanya ruang apresiasi sekaligus catatan penting bagi pemerintah kota untuk terus berbenah,” jelasnya.
Survei juga mengukur kepuasan masyarakat terhadap akses informasi program pemerintah selama 100 hari pertama. Hasilnya:
Puas: 56,75%
Tidak Puas: 43,25%
Mayoritas responden menilai program-program pemerintah sudah cukup tersosialisasi, meski masih ada ruang perbaikan dalam komunikasi publik.
Selain menilai 100 hari kinerja, survei LS Vinus juga memetakan isu yang dianggap masyarakat penting untuk ditangani pemerintah kota dalam lima tahun ke depan. Prioritas tertinggi adalah:
Pendidikan (17%)
Tata Kelola Lingkungan (16,25%)
Ekonomi (11%)
Keamanan (8,5%)
Kesehatan (8,25%)
Sektor lainnya meliputi komunikasi publik, sosial, transportasi, tata kelola pemerintahan yang bersih, hingga pemberantasan korupsi.
Arifin menegaskan, data survei ini merupakan gambaran objektif dari masyarakat Banjarbaru yang melibatkan 400 responden dari berbagai kalangan.
“Kami ingin agar data ini tidak sekadar angka, tetapi menjadi bahan refleksi sekaligus dorongan bagi pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat,” tutupnya.(lala)
