BANJARBARU, – Forum Demokrasi Millenial menggelar aksi damai dengan cara berbeda untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terkait masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, Senin (27/7/2026).
Alih-alih melakukan unjuk rasa dengan pengeras suara, dua perwakilan Forum Demokrasi Millenial, Helmi dan Rafly, memilih melakukan long march dari kawasan Indomaret di samping Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Banjarbaru menuju Kantor PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (Kalselteng).
Sepanjang perjalanan, keduanya melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Banjarbaru dan sempat berhenti di Bundaran Jam Adipura. Aksi simbolik tersebut menarik perhatian pengguna jalan, bahkan beberapa di antaranya memberikan dukungan sebagai bentuk empati terhadap aspirasi yang disampaikan.
Dalam aksi itu, Helmi dan Rafly mengenakan kaus bertuliskan sejumlah pesan bernada kritik terhadap pelayanan kelistrikan, seperti "Daerah Kami Masih Padam", "Mau Numpang Charger di PLN", dan "Menagih Info PLN, Menyalai Lampu?". Mereka juga membawa sebuah stopkontak sebagai simbol keresahan masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir.
Helmi mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara damai yang bertujuan mendorong adanya komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan PLN.
"Kami memilih menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai dan bermartabat. Harapan kami sederhana, yakni masyarakat memperoleh kepastian informasi serta pelayanan kelistrikan yang semakin baik," ujar Helmi.
Menurut dia, keluhan mengenai pemadaman listrik bergilir masih banyak disampaikan masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
"Bukan sekadar soal listrik padam, tetapi juga soal kepastian informasi. Masyarakat berhak mengetahui penyebab yang sebenarnya, langkah penanganan yang dilakukan, dan kapan kondisi ini bisa kembali normal. Transparansi akan membangun kepercayaan publik," katanya.
Helmi menegaskan, aksi simbolik tersebut bukan ditujukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan kritik yang konstruktif.
"Kami percaya kritik yang disampaikan dengan santun merupakan bagian dari demokrasi. Yang kami harapkan bukan polemik, tetapi solusi yang nyata bagi masyarakat," ucapnya.
Setibanya di Kantor PLN UID Kalselteng, kedua peserta aksi diterima oleh perwakilan manajemen PLN. Sebelum memasuki kantor, mereka sempat berfoto dengan pose berdoa sebagai simbol bahwa setiap persoalan memerlukan ikhtiar, komunikasi, dan langkah nyata dalam penyelesaiannya.
Dalam pertemuan tersebut, Forum Demokrasi Millenial menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat terkait masih terjadinya pemadaman listrik bergilir di beberapa wilayah.
Selain menyampaikan masukan, Forum Demokrasi Millenial juga mengusulkan agar digelar dialog terbuka bersama manajemen PLN yang direncanakan berlangsung pada Rabu (29/7/2026).
Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi antara PLN dan masyarakat untuk membahas penyebab pemadaman, upaya penanganan yang sedang dilakukan, serta rencana peningkatan keandalan sistem kelistrikan di masa mendatang.
"Kami berharap dialog nanti berlangsung terbuka, jujur, dan fokus pada substansi persoalan. Dengan komunikasi yang baik, masyarakat dapat memperoleh penjelasan yang utuh sekaligus mengetahui langkah-langkah perbaikan yang sedang dan akan dilakukan PLN," kata Helmi.
Hingga aksi berakhir, kegiatan berlangsung dalam suasana tertib dan kondusif. Forum Demokrasi Millenial berharap aspirasi yang telah disampaikan dapat menjadi perhatian serta mendorong terjalinnya komunikasi yang lebih efektif antara penyedia layanan kelistrikan dan masyarakat.(@dw)
