Banjarbaru, 16 Agustus 2025 — Ketua Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (GEPAK) Kalimantan Selatan, Anang Bidik, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang dilakukan Watch Relation of Corruption (WRC) PAN-RI Kalsel dalam memperjuangkan hak atas lahan seluas 106 hektare milik kelompok Hj. Sanawiyah yang saat ini diduga dikuasai oleh PT Arutmin Indonesia.
Pernyataan ini disampaikan Anang Bidik dalam konferensi pers yang digelar di Sekretariat WRC PAN-RI, Jalan Karang Rejo, Kelurahan Guntung Manggis, Landasan Ulin, Banjarbaru, Sabtu (16/8/2025).
"GEPAK Kalsel sangat mendukung langkah-langkah WRC dalam memperjuangkan hak masyarakat. Kami berharap tidak ada lagi kejadian yang tidak diinginkan. Kami sudah menjalin komunikasi dengan pihak PT Arutmin, yakni Pak Wawan. Beliau menyampaikan agar semua pihak menjaga situasi agar tetap kondusif," ungkap Anang.
Lebih lanjut, Anang menegaskan bahwa pihaknya siap berada di barisan terdepan mendukung perjuangan masyarakat, jika konflik ini tidak segera diselesaikan secara adil dan bermartabat.
"Kalau memang itu hak masyarakat, kami minta PT Arutmin kembalikan. Kami dari GEPAK siap mendukung dan bahkan siap turun ke lapangan bila diperlukan," tegasnya.
Dalam konferensi pers yang sama, Ketua Korwil WRC PAN-RI Kalsel, Saparudin, menegaskan dua tuntutan utama kepada PT Arutmin Indonesia:
1. Pengakuan resmi bahwa lahan seluas 106 hektare adalah milik kelompok Hj. Sanawiyah sesuai dokumen SKPT dan bukti kepemilikan yang sah.
2. Pembayaran ganti rugi secara layak dan segera atas kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas pembuangan limbah tambang (OB) di lahan tersebut.
Saparudin juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas jika tidak ada penyelesaian konkret dalam waktu dekat.
"Jika dalam waktu dekat tidak ada penyelesaian, kami bersama keluarga Hj. Sanawiyah dan DAD Kalsel akan menggelar aksi besar-besaran dan melaksanakan ritual adat pemotongan babi di lahan tambang," ujarnya.
Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kalsel, H. Abdul Kadir, turut memperingatkan pentingnya menghormati aspek adat dalam penyelesaian konflik ini. Ia menekankan bahwa ritual pemotongan babi bukan sekadar simbolik, tetapi memiliki konsekuensi spiritual dan sosial jika diabaikan.
"Ritual adat adalah warisan leluhur kami. Saat aksi kemarin, kami sudah membawa babi, tapi gagal melaksanakan ritual. Akibatnya, ada yang sakit, bahkan sampai meninggal dunia. Ini bukan main-main," jelas Abdul Kadir.
Ia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap tuntutan adat dapat membawa dampak nyata bagi siapa pun yang mengabaikannya.
Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis dari berbagai wilayah, di antaranya: Saparudin, Ketua Korwil WRC PAN-RI Kalsel, H. Abdul Kadir, Ketua DAD Kalsel, Anang Bidik, Ketua GEPAK Kalsel, Bahrudin, Wakil Ketua WRC PAN-RI Kalsel, Jayadi (Dewas) WRC Kalsel, Ismail Apr Nasution, SH, Divisi Hukum WRC Kalsel, Abah Anum, Korwil WRC Kab. Banjar, Giarno, Korwil WRC Tanah Bumbu.
Acara ini juga diliput oleh sekitar 20 jurnalis dari berbagai media TV dan online.(@tim)
