Tanah Laut, - Sejumlah warga khawatir, langkah Gekrafs tersebut dapat menjadi “pintu masuk” bagi pihak lain untuk menggelar pemutaran film serupa, bahkan yang lebih kontroversial, dengan alasan tren pasar atau keuntungan semata.
“Kalau ini dibiarkan, bukan tidak mungkin nanti film-film viral bertema horor, perselingkuhan, atau konten sensasional lainnya ikut diputar dan menuntut perlakuan yang sama, termasuk penggunaan fasilitas pemerintah,” ujar seorang warga.
Kondisi itu dikhawatirkan akan memicu maraknya tontonan yang minim nilai edukasi di tengah masyarakat.
Film-film bertema mistis seperti Pocong, Kuntilanak, Suster Ngesot, Vampire, Hantu Beranak, hingga kisah-kisah horor populer lainnya serta film perselingkuhan berpotensi semakin mendominasi ruang publik, sehingga perlahan membentuk pola pikir yang cenderung pada hal-hal berbau negatif.
Warga pun mengingatkan, ruang publik, terlebih yang difasilitasi pemerintah, seharusnya menjadi medium penyebaran nilai positif, edukatif, dan membangun, bukan justru membuka ruang bagi konten yang berpotensi menanamkan persepsi mistis dan energi negatif di tengah masyarakat.
Sejumlah warga menilai, rumah dinas kepala daerah merupakan simbol kehormatan dan representasi pemerintah, sehingga penggunaannya harus selektif.
“Kurang elok jika fasilitas pemerintah dipakai untuk memutar film horor yang tidak memiliki nilai edukasi. Ini bukan sekadar hiburan biasa, tapi menyangkut citra daerah,” ujar seorang warga Pelaihari, Jumat (17/4).
Menurutnya, film bergenre horor secara umum belum tentu memberikan dampak pendidikan yang positif bagi masyarakat.
Karena itu, ia menyarankan agar pemerintah daerah maupun Gekrafs Tala lebih bijak dalam memilih konten hiburan publik, terutama jika menggunakan fasilitas negara.
Kritik serupa juga datang dari warga lain yang mempertanyakan alasan pemilihan film tersebut. Meski diakui sebagai karya sineas Kalimantan Selatan, film Kuyang dinilai tidak memiliki keterkaitan langsung dengan Tanah Laut, baik dari sisi lokasi syuting, sutradara, maupun pemain.
“Kalau tujuannya mengapresiasi karya lokal, masih banyak film lain yang lebih relevan dan sarat edukasi, misalnya film bertema sejarah seperti Perang Banjar atau film yang mengangkat budaya dan wisata daerah,”kata warga Tala lainnya.
Ia menambahkan, Tanah Laut seharusnya memprioritaskan karya-karya lokal yang memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat.
Salah satunya film When Love Calls from the Bottom of Borneo, produksi yang didanai APBD Tanah Laut dengan anggaran sekitar Rp5 miliar dan melibatkan artis nasional serta talenta lokal.
“Film itu jelas membawa misi promosi wisata dan budaya Tanah Laut. Harusnya ini yang diputar dan diperkenalkan luas ke masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menyoroti belum maksimalnya dukungan terhadap sineas muda lokal. Film pendek karya anak daerah seperti Balampah yang terkendala pendanaan dinilai justru lebih layak mendapat perhatian dan fasilitasi agar bisa diproduksi dan ditayangkan.
Tak hanya soal konten, polemik juga menyasar lokasi pemutaran. Rencana penayangan lanjutan di gedung milik pemerintah kecamatan, seperti di Gedung Serbaguna Kecamatan Jorong pada 25–26 April, dinilai semakin memperkuat kesan bahwa pemerintah ikut “mempromosikan” film horor kepada masyarakat.
Jika kegiatan tersebut terus dilakukan di ruang-ruang milik pemerintah, akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Bahkan, ada yang menilai hal itu seolah-olah menjadi bentuk sosialisasi konten berunsur mistis yang tidak mendidik.
Warga berharap ke depan pengelola gedung mililk pemerintah daerah lebih selektif dalam menyewakan gedung. Mesti mempertimbangkan kesesuaian kegiatan dengan marwah pemerintahan.
“Yang dibutuhkan masyarakat itu tontonan yang membangun, memberi inspirasi, dan energi positif. Bukan sebaliknya,” pungkasnya.
